Informasi Terbaru dan Terkini

Selasa, 01 Oktober 2024

INITENTANG.COM - Pemilihan Gubernur Papua Barat 2024 menghadirkan dinamika baru dalam upaya memajukan provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman budayanya. 
Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani menjadi satu-satunya pasangan yang mengikuti kontestasi politik ini. Mereka tampil dengan visi yang ambisius: “Terwujudnya Provinsi Papua Barat yang Aman, Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Pasangan ini tidak hanya dikenal sebagai pemimpin berpengalaman, tetapi juga sebagai tokoh yang memahami secara mendalam kebutuhan masyarakat Papua Barat. 
Mengingat latar belakang panjang mereka dalam pemerintahan dan politik, harapan masyarakat terhadap pasangan ini sangat tinggi. 

Dominggus Mandacan bukanlah nama baru di kancah politik Papua Barat. Lahir pada 16 Oktober 1959, ia memiliki rekam jejak panjang sebagai pemimpin. 
Sebelum menjadi Gubernur Papua Barat pada periode 2017-2022, ia pernah menjabat sebagai Bupati Manokwari selama dua periode, dari 2000 hingga 2010, serta Pejabat Bupati Pegunungan Arfak dari 2013 hingga 2015. 

Pengalamannya yang luas dalam pemerintahan menjadi modal utama untuk melanjutkan pembangunan di Papua Barat.

Di bawah kepemimpinannya, Papua Barat mengalami sejumlah perkembangan signifikan, khususnya dalam sektor infrastruktur dan pendidikan. 

Komitmennya untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memperkuat identitas budaya Papua Barat juga tercermin dalam misi yang ia usung untuk Pilkada 2024.
Mohammad Lakotani, yang akan mendampingi Dominggus Mandacan sebagai calon Wakil Gubernur, juga memiliki latar belakang yang solid dalam pemerintahan. 
Lahir di Kaimana, Lakotani pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022. 

Sebelumnya, ia aktif dalam berbagai posisi strategis, seperti Kepala Sekretariat Unit Percepatan Pembangunan Papua Barat dan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat.

Lakotani dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi tinggi dalam memajukan kehidupan sosial dan religius di Papua Barat. Di antaranya, ia aktif sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Papua Barat dan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran sejak 2021. 

Kiprahnya dalam mengembangkan sumber daya manusia dan memperjuangkan keadilan sosial membuatnya menjadi figur yang disegani di Papua Barat.

Meskipun melawan kotak kosong, keduanya tidak meremehkan pesta politik ini. Sebab selain menawarkan visi yang menyeluruh, tetapi juga mengusung misi yang mencakup berbagai aspek penting untuk pembangunan daerah ini.

Visi mereka tentang Papua Barat yang "Aman, Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan" mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi pembangunan. 

Keamanan menjadi fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah, terutama dalam konteks keberagaman masyarakat Papua Barat. 

Dalam hal ini, toleransi dan religiusitas menjadi nilai-nilai utama yang diusung pasangan ini, sesuai dengan misi pertama mereka yang ingin menjadikan Papua Barat sebagai pusat peradaban yang religius dan toleran.

Salah satu misi utama pasangan ini adalah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) putra-putri Papua agar berdaya saing global melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Mandacan dan Lakotani percaya bahwa investasi terbaik untuk masa depan Papua Barat terletak pada pengembangan SDM yang kreatif, inovatif, dan berintegritas. 
Ini merupakan landasan yang kuat untuk menjawab tantangan globalisasi dan persaingan ekonomi di masa mendatang.

Dalam misinya, mereka juga menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang modern dan ramah lingkungan. 

Pengembangan kawasan perkotaan, terutama di ibu kota provinsi dan kota-kota lain, menjadi prioritas agar Papua Barat tidak tertinggal dalam hal pembangunan fisik. Hal ini juga sejalan dengan komitmen mereka untuk mengelola lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

Selain pendidikan dan infrastruktur, pasangan ini juga berkomitmen untuk mengembangkan perekonomian lokal yang mandiri dan produktif. 

Mereka ingin memanfaatkan potensi unggulan lokal dan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat Papua Barat. 

Tidak hanya itu, misi mereka untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata menjadi inti dari kebijakan yang mereka tawarkan.

Kalau menurut saya, visi dan misi yang mereka tawarkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting seperti toleransi, demokrasi, dan keberlanjutan lingkungan. 

Dalam konteks politik di Provinsi Papua Barat yang kompleks, pasangan ini bertekad untuk membangun pemerintahan yang kuat, profesional, dan partisipatif, dengan harapan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Papua Barat.

Dengan dukungan dari Partai NasDem, Golkar, Demokrat, dan beberapa partai lainnya, pasangan ini diharapkan dapat meraih kesuksesan dalam Pilkada 2024. 

Jika terpilih, Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani akan menghadapi tugas besar untuk membawa Papua Barat yang Aman, Unggul dan Sejahtera.

Kalau menurut kamu bagaimana?


Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani, Membangun Papua Barat yang Aman, Unggul, dan Berkelanjutan

Sabtu, 14 September 2024

INITENTANG.COM - Dewan Pengurus Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra telah secara resmi mengusung John Wempi Wetipo dan Ausilius You sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah untuk Pilkada Serentak 2024. 

Duet ini mencerminkan kombinasi ideal antara pengalaman birokrasi, kepemimpinan, dan kecintaan terhadap tanah Papua, menjadikan mereka layak untuk memimpin provinsi baru tersebut menuju masa depan yang lebih gemilang.

John Wempi Wetipo bukanlah nama asing di Tanah Papua. Dengan pengalaman panjang di dunia pemerintahan, termasuk dua kali menjabat sebagai Bupati Jayawijaya dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Wempi memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi Papua Tengah. 

Ia telah teruji dalam mengawal pembangunan Daerah Otonom Baru, serta berperan besar dalam pembangunan infrastruktur Papua selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kombinasi pengalaman ini menjadikan mereka sebagai figur yang kredibel dan tangguh untuk memimpin Papua Tengah, provinsi yang baru dibentuk di tengah Tanah Papua.

Sementara itu, Ausilius You, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Harian dan Penjabat Bupati Mimika, membawa latar belakang politik yang solid serta pengalaman dalam birokrasi. 

Sebagai politisi yang memiliki akar kuat di tanah Papua, Ausilius memiliki visi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Papua Tengah. 

Kedua tokoh dengan latar belakang yang berbeda namun saling melengkapi ini adalah pasangan ideal untuk membawa Papua Tengah menjadi provinsi yang maju ke arah yang lebih baik.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Papua Tengah adalah konflik sosial yang berlarut-larut. 

John Wempi Wetipo dengan tegas menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan konflik di daerah tersebut. 

Wempi menegaskan bahwa dirinya dan Ausilius siap membawa stabilitas dan perdamaian di Papua Tengah. 

Pendekatan ini sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Stabilitas keamanan adalah fondasi utama untuk memajukan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

Dengan latar belakang hukum dan birokrasi yang dimiliki Wetipo, serta pengalaman You sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah di tingkat lokal, mereka memiliki kapasitas untuk memimpin inisiatif penyelesaian konflik yang inklusif dan berkelanjutan.

Meski hanya didukung oleh tiga partai politik yakni Gerindra, PKS, dan Gelora. Pasangan ini telah menunjukkan bahwa dukungan masyarakat jauh lebih penting daripada banyaknya koalisi. 

Ini bukan sekadar bentuk dukungan politik, tetapi juga simbol keberagaman dan kesatuan masyarakat Papua Tengah yang ingin perubahan.

Komitmen pasangan ini untuk memulai sesuatu yang baru bersama masyarakat menunjukkan bahwa mereka siap mendengarkan dan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan. 

Wetipo dan You tidak hanya menawarkan visi perubahan, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat melalui pendekatan budaya, seperti pesta bakar batu dan deklarasi damai.

Wetipo dan You tidak hanya berkomitmen untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Mereka telah merumuskan rencana untuk meningkatkan keamanan, membangun infrastruktur, dan memastikan akses kesehatan yang layak. Pembangunan ekonomi yang terbuka, yang melibatkan masyarakat lokal, juga menjadi fokus utama pasangan ini.

Sebagaimana disampaikan oleh Wempi, bahwa “kesejahteraan bisa diatur dan kesehatan masyarakat bisa terbangun dengan baik.” Ini adalah janji yang kuat, didukung oleh pengalaman mereka dalam memimpin berbagai wilayah di Papua, baik di tingkat kabupaten maupun nasional.

Kalau menurut saya, dengan melihat pengalaman, komitmen, dan visi yang ditawarkan, John Wempi Wetipo dan Ausilius You adalah pilihan yang tepat untuk memimpin Papua Tengah. 

Mereka tidak hanya memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai, tetapi juga dukungan kuat dari masyarakat lokal yang menginginkan perubahan. 

Pasangan ini membawa harapan baru bagi Papua Tengah, sebuah provinsi yang membutuhkan pemimpin yang juga memahami dan merasakan denyut nadi masyarakatnya.

Dengan dukungan masyarakat dan kepercayaan dari partai pengusung, Wetipo dan You berada di jalur yang sesuai untuk membawa Papua Tengah menuju masa depan yang lebih damai, sejahtera, dan adil. 

Kini saatnya masyarakat Papua Tengah bersatu dan memberikan dukungan penuh kepada pasangan yang layak ini. Kalau menurut kamu bagaimana?


Wempi Wetipo dan Ausilius You Jadi Duet Ideal untuk Memimpin Papua Tengah

Rabu, 04 September 2024

INITENTANG.COM - Papua Tengah, merupakan provinsi yang baru terbentuk di Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah terdepan di Indonesia. 

Namun, untuk mencapai itu, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga pengalaman dan komitmen yang kuat. 

Willem Wandik dan Dr Aloysius Giyai sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, adalah sosok yang layak untuk memimpin provinsi ini menuju masa depan yang lebih baik.

Willem Wandik bukanlah sosok baru di dunia pemerintahan. Selama 10 tahun, ia memimpin Kabupaten Puncak, daerah yang sebelumnya terisolasi dan tertinggal. 

Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Puncak mengalami transformasi signifikan, dari daerah yang terbelakang menjadi wilayah yang mulai berkembang. 

Pengalaman ini menjadi modal utama bagi Wandik dalam memimpin Papua Tengah. Ia tidak hanya memahami tantangan di daerah terpencil, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi peluang.

Di sisi lain, Aloysius Giyai adalah seorang birokrat berpengalaman di bidang kesehatan. 

Komitmennya terhadap kesehatan masyarakat Papua telah terbukti selama bertahun-tahun, terutama melalui program Kartu Papua Sehat. Program ini, yang dirancang untuk memberikan akses kesehatan yang layak bagi seluruh warga Papua, menjadi salah satu prioritas utama Giyai jika terpilih sebagai pemimpin di Papua Tengah. 

Dengan revitalisasi program ini, ia bertekad memastikan setiap warga Papua Tengah, terutama di daerah-daerah terpencil, mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

Papua Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi wisata yang besar. 

Kedua pria bersahaja ini memiliki visi untuk memanfaatkan potensi ini demi kesejahteraan masyarakat. 

Mereka berencana membangun infrastruktur yang modern dan pelayanan publik yang optimal, dengan fokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keduanya juga menekankan pentingnya pendekatan sosial budaya dalam proses pembangunan. Mereka berencana untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk suku-suku adat, dalam setiap tahap pembangunan. 

Sehingga pembangunan di Papua Tengah tidak hanya akan berfokus pada infrastruktur, tetapi juga akan menghargai dan memperkuat identitas budaya masyarakat setempat.

Pada pilkada kali ini, Dukungan dari enam partai politik besar diantaranya Golkar, Demokrat, PKB, Hanura, Garuda, dan Perindo telah menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap kepemimpinan Wandik dan Giyai. 

Kepercayaan ini tidak hanya didasarkan pada rekam jejak keduanya, tetapi juga pada visi mereka untuk masa depan Papua Tengah.

Wandik dan Giyai juga mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama dan adat. 

Dukungan ini menjadi fondasi yang kuat bagi mereka untuk membangun pemerintahan yang kokoh dan efisien, yang mampu meletakkan dasar pembangunan jangka panjang di Papua Tengah.

Kalau menurut saya, Willem Wandik dan Aloysius Giyai bukan hanya pasangan calon yang menjanjikan, tetapi juga pemimpin yang memiliki pengalaman, visi, dan komitmen untuk membawa Papua Tengah menuju masa depan yang lebih baik. 

Dengan rekam jejak yang terbukti dan dukungan yang luas, mereka layak memimpin Papua Tengah dan membawa provinsi ini menjadi salah satu yang terdepan di Indonesia. 

Sebab Pemilihan ini bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memilih masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Papua Tengah. Kalau menurut kamu bagaimana?




Willem Wandik dan Aloysius Giyai sebagai Pemimpin Visioner untuk Papua Tengah yang Maju

Minggu, 25 Agustus 2024

INITENTANG.COM - Pada Kamis, 4 Juli 2024, seorang TikToker bernama Juwita Mayang mengundang perhatian publik dengan pendapat kontroversialnya tentang pendatang di Jakarta. 

Melalui video yang diunggah di akun TikTok-nya, Juwita menyuarakan ketidaksukaannya terhadap pendatang yang semakin memadati kota besar negara ini. Dalam pandangannya, pendatang dianggap menjadi penyebab utama kepadatan yang tak terkendali di Jakarta.

Juwita, yang mengklaim sebagai orang asli Jakarta ini, merasa bahwa Jakarta sudah terlalu padat dan keberadaan pendatang hanya memperburuk keadaan. 

Ia menyatakan bahwa penduduk  Betawi sebagai suku asli Jakarta terlalu ramah dan terbiasa menerima pendatang dari berbagai daerah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. 

Juwita juga merasa bahwa sikap terbuka dan cuek penduduk asli ini berbeda dengan negara lain yang sering kali yang menunjukkan perlakuan berbeda terhadap imigran.

Pandangan Juwita tentang pendatang yang merantau di Jakarta membuka perdebatan yang sangat relevan di kalangan masyarakat. Beberapa netizen menyetujui pandangannya, mengungkapkan bahwa regulasi terhadap pendatang perlu diperketat untuk mengatasi masalah kepadatan. 

Mereka merasa bahwa pendatang yang terus berdatangan mengakibatkan berbagai masalah seperti kemacetan, polusi, dan penurunan kualitas hidup. Namun, banyak juga yang mengecam pernyataan Juwita, menuduhnya bersikap eksklusif, diskriminatif dan kurang menghargai semangat persatuan dan keberagaman yang menjadi landasan negara ini. 

Mereka berpendapat bahwa Jakarta sebagai kota terbesar di negara ini seharusnya menjadi tempat yang terbuka bagi semua warga negara, tanpa memandang asal usulnya.

Bicara tentang perbandingan antara perantau lokal di Indonesia dan imigran di luar negeri. Kasus yang terjadi di kawasan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) di Jakarta memperlihatkan tantangan serupa.

Baru-baru ini, Pemkot Jakarta Selatan menertibkan pengungsi yang mendirikan tenda di depan kantor UNHCR. 

Penertiban ini dilakukan karena kekhawatiran akan kondisi kumuh yang dapat membahayakan kesehatan dan mengganggu lalu lintas. Ini merupakan masalah yang dihadapi Jakarta, yang menjadi tujuan banyak perantau lokal dan juga pengungsi internasional.

Pengungsi dari berbagai negara Asia, Afrika dan Timur Tengah dengan mayoritas berasal dari Afghanistan, Irak, dan Myanmar itu datang ke Jakarta dengan harapan mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. 

Namun, mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mencari solusi jangka panjang. Meskipun UNHCR berusaha membantu, kondisi pengungsi di Jakarta tetap memprihatinkan.

Kalau menurut saya, Pandangan Juwita Mayang yang membandingkan pendatang setara dengan pengungsi luar negeri menjadi wujud tantangan besar yang dihadapi kota-kota besar dalam menghadapi urbanisasi dan migrasi. 

Sikap ramah dan terbuka masyarakat Jakarta terhadap pendatang memang patut diapresiasi, tetapi juga membawa tantangan tersendiri yakni pengorbanan untuk memberikan ruang kepada mereka yang datang. 

Pemerintah sendiri perlu mencari solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah kepadatan dan meningkatkan kualitas hidup warga tanpa mengorbankan nilai-nilai inklusivitas yang telah disepakati bersama semua pihak. 

Selain itu, semangat "Bhinneka Tunggal Ika" seharusnya tetap menjadi panduan dalam menghadapi masalah kepadatan, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman yang menjadi kekuatan utama Indonesia. Kalau menurut kamu bagaimana?



Kontroversi Pendapat Juwita Mayang tentang Imigran dan Pendatang di Jakarta

Jumat, 23 Agustus 2024

INITENTANG.COM - Kabar duka menyelimuti Tanah Papua dengan wafatnya Pdt Tilas Mom, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua, pada Rabu, 3 Juli 2024.

Kepergiannya meninggalkan luka mendalam bagi komunitas lintas agama dan masyarakat Papua yang telah merasakan sentuhan pelayanan dan dedikasi dia selama menjabat.

Pdt Tilas Mom menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Dian Harapan Waena, Jayapura, setelah berjuang melawan sakit yang mendadak menyerang sejak 1 Juli 2024. 

Meski telah mendapatkan perawatan intensif, Tuhan berkehendak lain. 

Insiden sempat terjadi di rumah sakit akibat kesalahpahaman antara pihak keluarga dan rumah sakit, namun keluarga besar Pdt Mom segera menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut.

Kepergian Pdt Tilas Mom tidak hanya menyisakan duka, tetapi juga kenangan akan pemimpin yang penuh dedikasi. Dilantik pada 6 November 2021, Pdt Tilas Mom telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memimpin Gereja Kingmi dengan hati yang tulus. 

Dalam pidato perdananya, ia menegaskan pentingnya kebersamaan dan dukungan dari semua pihak untuk memikul tanggung jawab besar sebagai pemimpin 600 ribu umat atau kurang lebih 20 persen dari total penduduk dari 7 provinsi di Tanah Papua

Selama masa kepemimpinannya, Pdt Tilas Mom dikenal vokal dalam menyuarakan keadilan dan kedamaian di Papua. 

Saat dilantik, ia memberikan pernyataan sikap yang mencerminkan keberanian dan tekadnya untuk menghadirkan perubahan positif di tengah situasi konflik yang sering melanda Tanah Papua. 

Ia dengan tegasnya menolak diplomasi melalui kekerasan dan mendesak penyelesaian damai Tanah Papua melalui dialog yang setara dan tanpa prasangka. 

Gereja Kingmi di Tanah Papua, dengan 13 Koordinator Wilayah Kerja, 91 Klasis dan 933 Jemaat serta Pos Pekabaran Injil ini kehilangan seorang pemimpin yang mampu mengarahkan dan membimbing dengan bijaksana. 

Tantangan besar yang dihadapi gereja dalam membangun fasilitas baru untuk menampung pertumbuhan jemaat yang tinggi adalah salah satu warisan yang harus diteruskan oleh penerus Pdt Tilas Mom. 

Dedikasinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian di Papua melalui pelayanan gereja patut diapresiasi dan diteruskan.

Kalau menurut saya, Kepergian Pdt Tilas Mom juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat. 

Ia juga pernah menyampaikan kepada jemaat bahwa pelayanan kemanusaan yang dipikulnya sangat berat, dan tidak mampu diangkat sendiri. Ia berharap pada umatnya sebagai kawan dan rekan yang ikut memikul bersama-sama. 

Semangat inilah yang perlu diteruskan dalam setiap langkah kehidupan kita, terutama dalam menghadapi tantangan dan kesulitan.

Selamat jalan, Pdt Tilas Mom. Jasamu akan selalu dikenang dan semangatmu akan terus hidup dalam hati umat Kingmi dan seluruh masyarakat Papua. Kalau menurut kamu bagaimana?



Wafatnya Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua, Pdt Tilas Mom

INITENTANG.COM - Pemberhentian Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  pada Rabu, 3 Juli 2024, menandai sebuah babak penting dalam penegakan kode etik dan integritas lembaga penyelenggara pemilu negeri ini. 

Keputusan ini bukan hanya tentang sanksi terhadap individu, tetapi juga menjadi simbol komitmen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang krusial dalam menjaga nama baik demokrasi.

Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial CAT, yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri di Den Haag, Belanda. 

Tuduhan serius mengenai pelanggaran kode etik dan tindakan asusila yang dilaporkan oleh CAT, dan diwakili oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta LBH APIK.

Mereka berfokus pada perlindungan hak dan martabat setiap individu dalam lingkungan kerja yang ditekan oleh atasan yang notabene berujung pada tindakan tidak terpuji.

Dalam proses penyelidikan dan persidangan, Hasyim Asy'ari membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya.  Namun, bukti dan kesaksian yang dihadirkan di hadapan DKPP menunjukkan sebaliknya. Hasyim menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk memanfaatkan korban.

Kuasa Hukum korban Aristo Pangaribuan di Gedung DKPP pada Kamis, 18 April 2024 menyatakan perbuatan itu dilakukan kepada korban selaku anggota PPLN yang memiliki hubungan pekerjaan dengan Ketua KPU. Padahal, Ketua KPU telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Perbuatan asusila itu diduga dilakukan sepanjang September 2023 hingga Maret 2024. Saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa maupun saat korban melakukan kunjungan ke Indonesia. Dia mengatakan, ada upaya aktif dari Ketua KPU untuk merayu dan mendekati korban selama keduanya tidak bertemu dengan berbagai janji yang membuat korban tidak melawan.

DKPP menyatakan Hasyim terbukti melakukan pelecehan terhadap CAT, dan putusan untuk memberhentikan Hasyim menjadi sebuah langkah tegas dalam menegakkan keadilan dan melindungi korban.

Pemberhentian ini menyoroti beberapa poin penting yang perlu menjadi refleksi bagi kita semua. Pertama, integritas dan moralitas seorang pejabat publik adalah hal yang tidak bisa ditawar. 

Ketika seorang pejabat tinggi seperti Ketua KPU terlibat dalam skandal etika, dampaknya tidak hanya pada individu tersebut tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dipimpinnya. 

KPU, sebagai penyelenggara pemilu, harus bebas dari segala bentuk pelanggaran etik dan kepentingan pribadi untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap proses demokratis.

Kedua, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan kode etik di Indonesia masih berjalan dengan baik. Ini menjadi pesan yang kuat bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di negara ini, terlepas dari posisi atau kekuasaan yang dimilikinya. 

Keputusan ini juga diharapkan menjadi preseden bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa depan, memastikan bahwa setiap pelanggaran etik ditangani dengan serius dan tegas.

Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya keberanian dan keteguhan hati dari para korban tindakan asusila untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami. 

Dukungan dari lembaga hukum dan perhatian masyarakat sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi mereka yang menjadi korban pelecehan dan pelanggaran etik.

Di sisi lain, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo juga menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan menegakkan putusan DKPP dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Hasyim Asy'ari dalam waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan.

Hasyim Asy'ari sendiri dalam pernyataannya, mengucapkan terima kasih kepada DKPP dan meminta maaf kepada semua pihak yang dia ru
gikan. 

Kalau menurut saya, Ini mungkin menjadi akhir dari karirnya di KPU. Tetapi lebih dari itu, ini menjadi pengingat bagi setiap penyelenggara pemilu dan pejabat publik lainnya untuk selalu menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai masyarakat, kita perlu terus mengawasi dan mendukung upaya penegakan hukum dan etika ini. 

Pemberhentian Hasyim Asy'ari dari KPU adalah langkah penting menuju terciptanya lembaga yang lebih bersih, transparan, dan dipercaya oleh publik. 

Kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa integritas dan keadilan selalu menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau menurut kamu bagaimana?



Hasyim Asyari, Ketua KPU RI yang Menodai Integritas dan Etika

INITENTANG.COM - Ini tentang Mery papare diplomat perempuan muda pertama di Indonesia. Mery Helena Papare sebuah nama yang mungkin tak banyak dikenal luas di luar Papua apalagi di Indonesia.

Namun nama ini meninggalkan jejak luar biasa dalam sejarah peran Papua di NKRI putri sulung dari pahlawan nasional Silas Papare dan istrinya Regina Aibui ini telah menores sejarah dengan berbagai kipranya baik di dalam negeri maupun di panggung internasional.

Mery adalah teladan bagi perempuan Papua dan Indonesia secara umum menunjukkan bahwa semangat dan dedikasi mampu membawa seseorang meraih pencapaian luar biasa.
 
Lahir di Babo, Teluk Bintuni, Papua Barat pada 4 Mei 1939, Mery Helena tumbuh dari lingkungan yang penuh semangat perjuangan ayahnya Silas Papare dikenal sebagai pejuang gigih yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 

Tidak mengherankan semangat juang ini mengalir deras dalam darah Mery Helena mendorongnya untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Pendidikan adalah pilar utama dalam kehidupan Mary Helena ia memulai pendidikannya di sekolah Asrama Perempuan MVVS di Serui dan melanjutkannya di Jakarta. Selama di Jakarta, ia tidak hanya belajar di sekolah rakyat dan sekolah lanjutan tetapi juga menunjukkan prestasi luar biasa.

Pada tahun 1960, Mery Helena terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka mewakili DKI Jakarta di Istana Merdeka Puncak prestasinya ketika remaja adalah keterlibatannya dalam delegasi indonesia pada New York agreement di Amerika Serikat pada tahun 1962. 

Ia berperan sebagai representasi gadis Irian yang menunjukkan bahwa perempuan muda dari Papua memiliki suara yang penting dalam diplomasi internasional. 

Langkah ini bukan hanya membanggakan bagi dirinya tetapi juga membuka jalan bagi perempuan Papua lainnya untuk berani bermimpi besar tidak hanya berkontribusi di dalam negeri tetapi juga membawa nama Indonesia ke kancah internasional 

Pada tahun 1965, ia dipercayakan sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di Brussels, Belgia. Kepercayaan tinggi pemerintah Indonesia terhadap kapabilitasnya membuatnya dengan segera ditetapkan sebagai Konsul Jenderal RI di Brussels. 

Setelah kembali ke Indonesia, Merry Helena melanjutkan pengabdiannya di bidang penerangan dengan menjadi Kepala RRI Serui. Perannya di media ini penting untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat Papua.

Kemudian, ia bergabung sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Penerangan, menjalankan tugasnya di Serui dan Jayapura hingga tahun 1994. 
Di ranah politik, Merry Helena menunjukkan kemampuannya sebagai legislator yang mumpuni. 

Keterlibatannya dalam politik menjadi bukti bahwa perempuan Papua mampu berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, memperjuangkan kepentingan rakyat.

Ia terpilih sebagai anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Yapen Waropen dari Golkar pada periode 1977-1982. Kemudian, ia menjabat sebagai anggota DPRD Tingkat I Irian Jaya selama dua periode, yakni 1982-1987 dan 1987-1992. 

Dedikasinya terhadap isu-isu perempuan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Merry Helena juga dikenal melalui keterlibatannya di kancah internasional sebagai anggota Delegasi Indonesia pada Kongres Wanita Sedunia di Nairobi, Kenya, pada tahun 1989. 

Kepergiannya pada 1 September 1996 di Jayapura meninggalkan duka mendalam bagi seluruh keluarga besar dan masyarakat Papua. namun warisan semangat juangnya tetap hidup. 

Mary Helena papare adalah bukti nyata bahwa perempuan Papua memiliki peran penting dan potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang. Ia menginspirasi generasi muda Papua terutama perempuan untuk berani bermimpi dan berjuang meraih tujuan mereka melalui pendidikan dan pengabdian tanpa batas.

Dari diplomat hingga legislator, kiprahnya selalu menjadi inspirasi bagi setiap perempuan yang berjuang untuk membuat perubahan positif bagi masyarakat nusa dan bangsa. 






Merry Helena Papare, Wanita Papua Diplomat Muda Pertama di Indonesia

INITENTANG.COM - Peristiwa penembakan yang melukai Donald Trump pada Sabtu 13 Juli 2024 saat kampanye terbuka di Batler, Pennsylvania, telah menambah ketegangan dalam dunia politik Amerika Serikat yang sudah memanas. 

Kejadian ini tidak hanya mengguncang panggung politik nasional tetapi juga menimbulkan berbagai spekulasi dan reaksi dari berbagai kalangan.

Sebelum penembakan terjadi, suasana kampanye terlihat normal. Simpatisan Trump memenuhi area kampanye tanpa ada tanda-tanda mencurigakan. 

Trump, dengan antusias, membacakan pidatonya yang saat itu membahas tentang jumlah penyeberangan wilayah. Namun, suasana berubah drastis ketika terdengar suara tembakan yang melukai pelipis kanan Trump. Refleksnya, Trump langsung menutupi pelipis kanannya yang berdarah.

Kejadian ini memicu kepanikan di antara para hadirin. Ajudan Trump segera naik ke podium, meminta Trump untuk menunduk dan turun dari panggung. Namun, suara tembakan kedua kembali terdengar, memaksa salah satu ajudan mencari sumber suara di kerumunan. 

Tak lama kemudian, laporan dari pasukan pengawal presiden mengatakan bahwa pelaku penembakan berhasil di netralisir di tempat kejadian.

Penembakan ini membuat simpatisan Trump merasa geram dan kesal. Setelah Trump berhasil dievakuasi, ia segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. 

Pihak berwenang segera memantau lokasi dengan ketat. Helikopter dan petugas penegak hukum dikerahkan untuk mengamankan area tersebut guna melakukan olah kejadian perkara. 

Tim kampanye Trump menyatakan bahwa meskipun mengalami luka serius, presiden amerika ke 45 tersebut dalam kondisi baik. 

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dalam konferensi pers, menyatakan bahwa terlalu dini untuk memastikan apakah penembakan tersebut adalah upaya pembunuhan terhadap Trump. 

Biden mengakui bahwa ia memiliki opini pribadi, namun memilih untuk menunggu fakta yang lebih lengkap sebelum berkomentar lebih lanjut. 
Ia juga menyatakan keinginannya untuk segera berbicara dengan Trump.

Kalau menurut saya, peristiwa penembakan ini berpotensi memperburuk polarisasi politik yang sudah ada di Amerika Serikat. 

Trump, yang dikenal dengan retorika keras dan kontroversial, telah menjadi sosok yang sangat polarizing. Penembakan ini bisa memperkuat dukungan dari simpatisannya yang melihat Trump sebagai sosok yang harus dilindungi dari serangan musuh-musuh politiknya.

Sebaliknya, pihak oposisi mungkin melihat kejadian ini sebagai bukti dari bahaya yang muncul dari retorika keras dan memecah belah. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa ini akan mempengaruhi dinamika kampanye politik ke depan, baik dari segi keamanan maupun strategi kampanye.

Penembakan yang melukai Donald Trump adalah peristiwa yang mengejutkan dan menambah ketegangan dalam dunia politik Amerika Serikat. 
Dengan reaksi yang beragam dari berbagai pihak, kejadian ini menunjukkan betapa rapuhnya situasi politik saat ini. 

Sementara investigasi lebih dalam berjalan, publik dan politisi di negara tersebut harus sama-sama menunggu fakta lebih lanjut untuk memahami sepenuhnya motif dari peristiwa ini. 

Dan di tengah situasi yang semakin memanas, penting bagi semua pihak untuk tetap tenang dan rasional dalam menyikapi kejadian ini. Kalau menurut kamu bagaimana? 



Penembakan Calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump

INITENTANG.COM - Kasus meninggalnya Afif Maulana, remaja asal Kota Padang, Sumatera Barat yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Sungai Kuranji pada 9 Juni 2024, telah menimbulkan gelombang protes dan pertanyaan di masyarakat. 

Terlebih lagi, dugaan bahwa kematian ini disebabkan oleh siksaan oknum anggota Polri membuat kasus ini semakin panas dan kontroversial. Seiring dengan beredarnya informasi tentang kematian Afif, pihak Polda Sumbar merasa citra institusi kepolisian tercoreng. 

Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono, menyatakan akan mencari dan memeriksa orang yang pertama kali memviralkan kematian Afif Maulana di dunia maya. 

Langkah ini, menurut Suharyono, bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Namun, pernyataan tersebut mendapat respons cepat dari media nasional Tempo. 

Melalui editorial yang diterbitkan pada Hari Bhayangkara, 1 Juli 2024, Tempo mengakui bahwa merekalah yang pertama kali memviralkan kasus ini. 

Editorial ini juga diunggah di akun media sosial mereka. Tempo menyatakan bahwa pihak kepolisian seharusnya memanfaatkan informasi yang beredar untuk mengungkap kebenaran dari kasus ini, bukan malah mencari dan menyalahkan penyebar informasi.

Tempo menilai bahwa upaya polisi dalam mencari orang yang pertama kali memviralkan kasus ini adalah tindakan yang keliru. 

Mereka berpendapat bahwa fenomena "no viral, no justice" seharusnya menjadi pembelajaran bagi kepolisian untuk lebih responsif terhadap informasi yang viral, bukan malah mengalihkan fokus dengan mencari penyebar informasi.

Di sisi lain, Polda Sumbar melalui Kabid Humas, Kombes Pol Dwi Sulistyawan, menyatakan bahwa editorial Tempo adalah hak media tersebut dan pihaknya akan menampung segala masukan yang diberikan. 

Namun, Dwi juga menegaskan bahwa fokus utama Polda Sumbar saat ini adalah menyelesaikan penyelidikan kasus kematian Afif Maulana sebelum melanjutkan penyelidikan terhadap penyebar informasi di media sosial.

Kalau menurut saya, pertarungan antara Tempo dan Polda Sumbar dalam kasus ini menampilkan dinamika yang kompleks antara media dan institusi publik di negeri ini . 

Namun, yang seharusnya menjadi fokus utama dari semua pihak, terutama kepolisian adalah mengungkapkan kebenaran dan memastikan adanya keadilan bagi Afif Maulana dan keluarganya. Bukannya terlena dengan adu argumen mencari kesalahan yang tidak perlu diperdebatkan. 

Penyelidikan yang transparan dan akuntabel untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi ini adalah sebuah keharusan. Jika ada bukti bahwa kematian Afif disebabkan oleh tindakan kekerasan dari oknum polisi, maka pelaku tersebut harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau menurut kamu bagaimana? 




Tempo versus Polisi dalam Mengungkap Kebenaran di Balik Kasus Afif Maulana